Jokowi tawarkan pencabutan sanksi, PSSI tetap tolak KLB

Wacana pencabutan pembekuan PSSI oleh pemerintah dikhawatirkan tidak berlanjut, karena ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan batasan reformasi di tubuh PSSI sebagai syarat pencabutan sanksi tersebut.

Hal ini mengemuka menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo, Senin (29/02), yang akan mengirim utusan untuk menemui pimpinan FIFA di Zurich, Swiss, terkait penyelesaian masalah pembekuan PSSI.
Sebagian pihak meminta reformasi di tubuh PSSI semestinya berujung pada 'pergantian pimpinan PSSI yang bermasalah' melalui kongres luar biasa (KLB), tetapi PSSI menganggap reformasi itu hanya 'perbaikan semata.'.

Pengamat sepak bola, yang juga wartawan senior, Budiarto Shambazy mengatakan, wacana pencabutan sanksi pembekuan PSSI harus disikapi berhati-hati oleh pemerintah. 
"Presiden dan Menpora harus hati-hati. Pencabutan (pembekuan PSSI) itu bisa menampar muka mereka, di mana ketegasan pemerintah," kata Budiarto kepada BBC Indonesia, Senin sore.
Kemenpora membekukan PSSI pada April 2015 lalu karena dianggap menyalahi aturan pemerintah terkait kompetisi liga. PSSI kemudian menghentikan kompetisi liga profesional.
Konflik ini kemudian berubah menjadi krisis sepak bola nasional setelah FIFA kemudian membekukan PSSI karena pemerintah dianggap mencampuri internal PSSI.

PSSI tetap tolak KLB

Pemerintah, lanjut Budiarto, harus bertahan pada keputusan pembekuan sementara PSSI.
Alasannya, "PSSI memang layak dibekukan untuk sementara, karena tidak memberikan apa-apa selama ini, terutama prestasi nasional," kata Budiarto.
Lebih lanjut dia mengatakan, KLB -yang tidak mungkin digelar dalam waktu dekat- merupakan langkah tepat untuk mereformasi PSSI.

"Bagaimana pengurus lama diteliti, mana yang layak dipertahankan atau dibuang," tegasnya. 
Dia kemudian mengatakan, "Selama PSSI belum menunjukkan itikad untuk KLB, saya kira pembekuan (PSSI) tidak akan dicabut."
Namun demikian, tuntutan KLB PSSI ini kembali ditolak oleh ketua umum PSSI La Nyalla Matalitti.

"Saya tidak takut dikudeta! Tapi kalau bisa silakan. Kalau nggak bisa, jangan mengada-ada. Aturannya (statuta) FIFA itu kuat," kata Matalitti kepada BBC Indonesia, Senin malam. 
Menurutnya, pihaknya sudah sejak awal sudah melakukan perbaikan di tubuh PSSI. "Bandingkan waktu saya memegang dengan (pejabat) sebelumnya," katanya.
Dia kemudian menantang pihak-pihak yang menyebut pihaknya melakukan praktek korupsi, judi sepak bola serta mafia di tubuh PSSI. "Buktinya mana? Tunjukkan!"

Syarat ala Kemenpora

Secara terpisah, Kepala Komunikasi publik Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto mengatakan salah-satu persyaratan pencabutan pembekuan PSSI adalah agar mereka 'tidak lagi bersikap eksklusif'.

"Artinya, eksklusif itu sedikit-sedikit FIFA, sedikit-sedikit FIFA, padahal ketergantungan mereka pada government itu cukup tinggi," kata Gatot Dewa Broto kepada BBC Indonesia, Senin (29/02).
Syarat itu merupakan bagian dari lima persyaratan yang disiapkan Kemenpora setelah Presiden Joko Widodo meminta kementerian tersebut menyiapkan kajian di balik wacana pencabutan pembekuan PSSI.

Syarat lainnya, lanjut Gatot, sejauh mana PSSI dalam 'berkomitmen dalam melakukan pembenahan'. 
"Kemudian yang ketiga, seperti dikemukakan presiden, harus ada komunikasi yang lebih baik dengan FIFA. Ada nggak jaminan dari FIFA seandainya tata kelola (PSSI) diperbaiki, mereka akan segera mencabut (sanksi terhadap PSSI)," jelas Gatot.
Ketika ditanya apakah syarat reformasi di tubuh PSSI itu juga mensyaratkan adanya KLB, Gatot enggan menjawabnya.

Presiden kirim utusan ke FIFA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya akan mengirim utusan menemui pimpinan FIFA di Zurich, Swiss, untuk membicarakan masalah pembekuan PSSI.
Dan setelah ada kesepakatan dengan FIFA, lanjutnya, pemerintah akan mencabut sanksi terhadap PSSI.
"Mengenai pencabutan pembekuan PSSI tentu saja segera akan dilakukan setelah ada kesepakatan dan bertemu dengan FIFA mengenai agenda reformasi di PSSI. Kami sudah ada kok roadmap ini akan diapakan" kata Presiden di Jakarta, Senin (29/02) siang.
Wacana pencabutan sanksi PSSI oleh pemerintah mulai bergulir ketika Presiden memanggil Ketua Tim Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar dan Menteri Pemuda dan Olah raga, Imam Nahrawi, Rabu (24/02) lalu.